Suluah.com – Ahmad Yakub Datuk Simarajo adalah seorang ahli adat Minangkabau dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan pendiri sekaligus pemimpin Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau (MTKAAM), organisasi para penghulu berjiwa nasionalis di Minangkabau yang berperan dalam masa perjuangan dan setelah kemerdekaan.
Ia menjadi tokoh inti dalam perekrutan perwira Giyugun selama masa pendudukan Jepang dan mendirikan laskar Barisan Hulubalang Republik Indonesia (BHRI) setelah kemerdekaan. Pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), ia menjadi penasihat urusan adat oleh Gubernur Militer Sumatra Tengah Mohammad Rasjid. Sebelum dikenal lewat MTKAAM, Datuk Simarado aktif di Muhammadiyah dan menjadi pengurus Partai Nasional Indonesia (PNI).
Kehidupan Awal
Datuk Simarajo lahir pada 1908 di Tanjung Limau, Simabur, Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat. Ayahnya bernama Muhammad Yakub Datuk Mangkuto Majolelo, seorang pemuka adat, dan ibunya bernama Rabiah. Ia merupakan adik H. Muchtar, pendiri Pondok Pesantren Thawalib Tanjung Limau.
Datuk Simarajo mengenyam jenjang pendidikan HIS di Padang dan Qismul ‘Ali di Sungayang. Pada 1927, dalam usia 19 tahun, ia merantau ke Yogyakarta. Di sana, ia memperdalam ilmu agama Islam lewat kursus-kursus Muhammadiyah dan Sarekat Islam.
Aktivisme Datuk Simarajo di PNI
Selama di Yogkayarya, Datuk Simarajo aktif mengikuti perkembangan pergerakan nasional. Ia juga tercatat sebagai redaktur majalah tengah bulanan berhaluan Islam Nibras.
Jiwa nasionalisnya tumbuh setelah bertemu dengan Soekarno. Ia ikut dalam kepengurusan PNI di Mataram tak lama setelah Soekarno mendirikan PNI pada 4 Juli 1927.
Setelah dua tahun di Yogyakarta, ia kembali ke kampung halamannya pada 1929. Di Simabur, ia tampil sebagai orator PNI yang menggugah semangat rakyat Simabur melawan penjajahan. Aktivitasnya ini membuat resah pemerintah kolonial yang sedang berkuasa, apalagi setelah muncul desas-desus PNI akan melakukan pemberontakan.
Pada awal 1930, pemerintah kolonial menangkap sejumlah pentolan PNI, termasuk Seokarno, yang berbuntut pada pembubaran partai tersebut. Datuk Simarajo tak luput dari penangkapan. Ia ditangkap pada 29 Desember 1930 atas instruksi Kepala Politieke Inlichtingen Dienst (PID) Sumatra Barat Rusad Datuk Perpatiah Baringek. Akibatnya, ia harus mendekam di penjara selama enam bulan di Padang.
Datuk Simarajo, Pendiri MTKAAM
Belajar dari kegagalan pergerakan nasional yang dirongrong oleh pemerintah kolonial Belanda, Datuk Simarajo mencari format baru menghimpun kekuatan rakyat menghadapi penjajahan.
Ia melihat potensi tersebut ada pada para penghulu, tetapi belum ada suatu wadah yang dapat menyatukan perjuangan mereka. Untuk itu, ia bergerak mengumpulkan para penghulu yang berjiwa nasionalis membicarakan arah pergerakan ke depan.
Pada 30–31 Oktober 1937, sebanyak 500 penghulu berkumpul di Nagari Simabur menghasilkan kesepakatan pembentukan MTKAAM. Di bawah pimpinan Datuk Simarajo, MTKAAM mengambil garis perjuangan non-kooperatif dengan penguasa kolonial.
MTKAAM ikut dalam perlawanan menentang pemberlakuan ordonansi kawin bercatat dan menolak rencana pencabutan ordonansi larangan kegiatan misionaris Kristen di daerah-daerah Muslim.
Masa Pendudukan Jepang
Pada masa pendudukan Jepang, Datuk Simarajo bersama Chatib Sulaiman dan Mahmud Yunus mendorong para pemuda di Minangkabau bergabung dengan kesatuan militer Giyugun bentukan Jepang.
Meskipun Giyugun bentukan Jepang, mereka berusaha meyakinkan para perwira Giyugun bahwa bekal latihan militer dari Jepang berguna untuk pencapaian cita-cita kemerdekaan Indonesia. Hal itu kelak terbukti pada masa perjuangan kemerdekaan ketika banyak perwira Giyugun yang menjadi tulang punggung kekuatan bersenjata Indonesia.
Pada 20 Agustus 1945, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Datuk Simarajo ikut merebut Markas Besar Giyugun Ko En Bu di Padang yang masih di bawah penguasaan Jepang. Di sana, ia mengibarkan bendera merah putih bersama sejumlah pejuang kemerdekaan lainnya.
Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan
Pada 10 Oktober 1945, Datuk Simarajo membentuk BHRI sebagai laskar rakyat yang terlibat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Selanjutnya, pada 21 Desember 1945, ia mendeklarasikan MTKAAM sebagai partai politik, menyambut maklumat Maklumat 3 November 1945 tentang pembentukan partai-partai.
Pada masa PDRI, ia ikut bergerilya bersama Gubernur Militer Sumatra Tengah Mohammad Rasjid di Koto Tinggi. Rasjid mempercayakannya sebagai penasihat untuk urusan adat. Bersama tokoh lainnya, mereka merencanakan siasat untuk mempertahankan eksistensi Republik Indonesia dan mengobarkan perlawanan rakyat menentang kembalinya penjajahan Belanda.
Datuk Simarajo dan Soekarno
Sebagai pentolan PNI, Datuk Simarajo memiliki kedekatan dengan Soekarno. Ketika mengadakan kunjungan ke Sumatra Barat pada 1953, Bung Karno secara khusus datang ke Simabur untuk menemuinya. Dalam pertemuan itu, ia menyampaikan beberapa gagasan kepada Bung Karno, salah satunya tentang pembentukan Kementerian Urusan Adat.
Meski demikian, ketika Soekarno mencanangkan konsepsinya mengenai Demokrasi Terpimpin, Datuk Simarajo menunjukkan ketidaksetujuan dan bergabung dengan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Hal ini berujung pada pembubaran MTKAAM pada 1961.
Ketika Soeharto naik ke tampuk kekuasaan, MTKAAM dihidupkan kembali, tapi berubah nama menjadi Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM).
Baca juga: Sidi Bakarudin, Bupati Militer Tanah Datar
Meninggal Dunia
Datuk Simaradjo meninggal pada 4 Desember 1984. Buya Hamka mengenang Datuk Simarajo sebagai "ninik mamak yang kuat beragama" dan "teguh keislamannya". Banyak pemimpin Masyumi yang merupakan partai Islam, kata Hamka, tidak sesaleh Datuk Simarajo.
Atas jasa-jasanya, ia dianugerahi Tanda Kehormatan Satya Lencana Perintis Pergerakan Kemerdekaan secara anumerta oleh Presiden Megawati pada 9 Agustus 2001. Sebelumnya, pihak keluarga telah menempuh upaya pengajuannya sebagai Pahlawan Nasional, tetapi tampaknya masih harus menempuh jalan panjang. [den]
