Fauzi Tarmizi, selaku cicit yang aktif menulis soal Chatib Sulaiman, menulis bahwa belum adanya pengakuan resmi oleh negara untuk menetapkan gelar Pahlawan Nasional kepada Chatib Sulaiman telah menggerus memori kolektif tentang seorang arsitek perlawanan rakyat semesta. Menurut dia, seluruh syarat formal, rekam jejak perjuangan politik dan militer, pengorbanan hingga gugur dalam Agresi Militer Belanda II, serta pengakuan moral dari tokoh-tokoh bangsa telah terpenuhi.
Chatib Sulaiman pernah menjadi tahanan politik Belanda dan dibuang ke Kutacane pada 1942. Ia dikenal sebagai penggagas dan pimpinan Giyugun di Sumatera, yang menjadi cikal bakal tentara rakyat. Kiprahnya meliputi keanggotaan di Volksraad, peran sebagai Wakil Gityo Cuo Sangi Kai, Komisaris PNI Baru Sumatera Barat, serta anggota Komite Nasional Indonesia Pusat mewakili Sumatera Barat. Dalam masa genting Agresi Militer Belanda II, ia memimpin Markas Pertahanan Rakyat Daerah (MPRD) dan akhirnya gugur bersama 68 pejuang pada 15 Januari 1949. Bagi Fauzi, pengorbanan sebesar itu semestinya tidak lagi memerlukan pembuktian administratif untuk diakui sebagai kepahlawanan.
Ia juga menekankan peran Chatib sebagai arsitek perlawanan rakyat semesta. Ketika Republik berada di ujung tanduk dan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia lahir, Chatib tidak memilih bersembunyi. Ia justru mengonsolidasikan kekuatan sipil dan militer melalui MPRD dan BPNK, serta melebur FPN dalam satu komando perjuangan. Baginya, perang bukan semata soal senjata, melainkan juga tentang organisasi, legitimasi politik, dan ketahanan ekonomi. Model pertahanan berbasis nagari yang ia bangun dinilai melampaui zamannya dan mencerminkan visi strategis yang utuh.
Fauzi menggambarkan Chatib Sulaiman sebagai pejuang holistik yang bergerak di banyak bidang sekaligus. Dalam politik ia aktif di Volksraad, PNI Baru, dan KNI Pusat. Dalam militer ia memimpin Giyugun Sumatera. Di bidang pendidikan ia mendirikan Merapi Institute dan Islamic Seminary. Dalam ekonomi ia menggagas koperasi dan memimpin N.V. Bumi Poetra untuk melawan monopoli kolonial. Ia memahami bahwa penjajahan bertahan melalui kemiskinan dan kebodohan, sehingga perjuangan harus menyentuh seluruh sendi kehidupan bangsa.
Pengakuan terhadap dirinya, menurut Fauzi, sesungguhnya telah ada. Pada 1995 ia dianugerahi Bintang Maha Putra Utama oleh Presiden Soeharto. Ia juga mendapat penghormatan dari Proklamator Mohammad Hatta yang menyebutnya sebagai “kawan yang pondas”. Bahkan Buya Hamka menulis puisi elegi “Rimba Raya Sumatera Tengah” sebagai kesaksian moral atas gugurnya sahabat seperjuangan. Jika pengakuan moral dan historis telah diberikan oleh tokoh-tokoh besar bangsa, Fauzi mempertanyakan mengapa pengakuan formal negara masih tertunda.
Peristiwa 15 Januari 1949 di Lurah Kincia, Situjuah, menjadi simbol pengorbanan itu. Seusai rapat strategi perlawanan rakyat semesta menjelang subuh, pasukan Belanda menyergap. Chatib Sulaiman ditembus peluru dan tikaman bayonet, gugur dalam posisi memimpin. Enam puluh delapan pejuang turut menjadi korban, menegaskan bahwa kemerdekaan tidak hanya lahir dari meja perundingan, tetapi juga dari darah anak nagari. Bagi Fauzi, pengorbanan seperti ini tidak seharusnya terus-menerus menunggu legitimasi administratif.
Karena itu, persoalan yang diangkat bukan lagi tentang kelayakan, melainkan tentang hutang sejarah yang terlalu lama dibiarkan. Sejak 1976 usulan telah diajukan, namun waktu terus menggerus memori kolektif. Ia mempertanyakan apakah faktor geografis, dominasi narasi pusat, atau kelemahan bangsa dalam merawat sejarah sendiri menjadi penyebabnya.
