Sidi Bakarudin, Bupati Militer Tanah Datar

Tanah Datar pernah dipimpin oleh Bupati Militer. Dia bernama Sidi Bakarudin, seorang pegawai kereta api yang cukup senior di Indonesia.

Sidi Bakarudin (berdiri paling kanan) bersama Dr. Muhammad Djamil (duduk sebelah kiri), Marzuki Jatim (duduk sebelah kanan), Mr. Tedjasukmana, Aziz Chan, dan Rangkayo Ganto Suaro (berdiri dari kiri ke kanan).

Suluah.com Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten di Sumatra Barat. Kabupaten ini pernah dipimpin oleh Bupati Militer pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Uniknya, bupati tersebut adalah seorang pegawai kereta api yang cukup senior di Indonesia.

Namanya Sidi Bakarudin. Ia menjabat sebagai bupati militer tidak sampai setahun, yakni dari 8 Maret hingga 14 November 1949. Siapakah Sidi Bakarudin?

Berjuang sejak Masa Pendudukan Jepang

Awaloedin Djamin mengenang, Sidi Bakarudin bersama Raden Sachmud (atau Zahmud) membina organisasi Ikatan Pemuda pada masa pendudukan Jepang. Awaloedin ketika masih menjadi siswa sekolah menengah Tju Gakko Padang ikut dalam kegiatan Ikatan Pemuda bersama Syuib, Marah Yunus, dan Syamsuddin Mangan

Ikatan Pemuda resminya adalah adalah perkumpulan olahraga. Namun, para anggotanya sering diberikan penerangan tentang arti kemerdekaan, pentingnya para pemuda memiliki semangat kebangsaan, dan pentingnya pengetahuan yang luas. "Juga dibicarakan bagaimana kira-kira jika Perang Dunia II berakhir," tulis Awaloedin.

Pertemuan Ikatan Pemuda berupa ceramah dan diskusi biasanya diadakan di rumah Raden Sachmud yang kebetulan berada di Padang Pasir dekat lapangan bola keranjang.

Di Padang, berita tentang proklamasi didengar tanggal 18 Agustus 1945, oleh pegawai Pos Telepon dan Telegraf (PTT) yang bekerja di Kantor Radio (sekarang Jalan Jenderal Sudirman). Yang mengetahui berita tersebut adalah Aladin dkk. Secara sembunyi-sembunyi, Aladin menyampaikan kepada Arifin Alief, Sidi Bakaruddin, Ismail Lengah, dan pemuda lainnya.

Pemuda Kereta Api

Menurut buku 20 Tahun Indonesia Merdeka - Volume 6, Sidi berjasa dalam pengambilalihan kekuasaan perkeretaapian Indonesia dari tangan Jepang pada awal kemerdekaan Indonesia. Awalnya, Sidi ditunjuk untuk memimpin Angkatan Muda Kereta Api.

Pengambilalihan jawatan kereta api di Kota Padang yang menjadi pusat perkeretaapian di wilayah Sumatera Barat dilakukan oleh Angkatan Muda Kereta Api di bawah pimpinan Sidi Bakarudin. Boleh jadi peristiwa itu berlangsung tidak lama setelah pengambilalihan perkeretaapian di Palembang, Sumatera Selatan.

Menurut para pelaku yang masih hidup, Nurmatias, Aziz, Jamaludin, dan Sidar pengambilalihan perusahaan kereta api di Padang, praktis tidak banyak mengalami kesulitan. Sebelumnya dibentuk semacam dewan yang terdiri dari Marah Badaruddin, Anas St. Masabumi, Soekadi, dan Sueb . Dewan inilah sebelumnya mengadakan pendekatan dengan para pembesar Jepang.

Menurut mereka hal itu terjadi sekitar bulan September 1945 dan suasana di Kota Padang waktu itu memang tegang. Berita akan kedatangan tentara Sekutu sebagai pemenang dalam peperangan diketahui dan pembesar kereta api Jepang tampaknya pasrah saja. Beberapa kantor pemerintah diambil alih oleh bangsa Indonesia.

Dalam buku Sejarah Perkeretaapian Indonesia - Volume 1, Sidi mencatat golongan muda banyak berperan dalam pengambilalihan perkeretaapian Indonesia dari tangan Jepang. Mereka tidak hanya bergerak di lingkungan kereta api, tetapi juga bergabung dengan organisasi pemuda umumnya. Banyak pula di antara mereka yang akhirnya melanjutkan karier mereka pada angkatan perang.

Sidi mengisahkan bagaimana tindakan nekat pemuda kereta api saat awal kemerdekaan Indonesia. Di Bukittinggi, stasiun kereta api dan kantor-kantor kereta api berada di depan kantor yang semula menjadi kantor Kempetai yang terkenal kejam. Tidak jauh dari stasiun kereta api, berada gereja yang mulai dipenuhi para bekas interniran Jepang yang dipindahkan dari Bangkinang.

Kepala Stasiun Bukittinggi yang masih diduduki pembesar Jepang tidak memperkenankan bangsa Indonesia menaikkan bendera merah putih di depan stasiun, tetapi pemuda kereta api bertindak nekat. Terjadilah naik-turun bendera beberapa kali. Para pemuda mengikat mati tali bendera tersebut agar tidak bisa diturunkan.

Pada 28 September 1945, Djawatan Kereta Api Repoeblik Indonesia (DKARI) dibentuk. Marah Badaruddin disepakati menjadi Kepala DKARI Sumatra Barat. Awalnya, DKARI Sumatera Barat yang berkantor di Padang harus mengungsi sebagian ke Kayutanam dan sebagian lagi ke Padang Panjang serta kemudian ke Bukittinggi.

Pada masa awal perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Sidi bertugas di Padang Panjang. Pada pekan terakhir Oktober 1945, Sidi ditemui oleh Kaharoeddin. Disepakati semua komponen masyarakat akan bahu-membahu menegakkan kemerdekaan dan Padang Panjang siap menyuplai senjata. Untuk itu , Sidi Bakaruddin dan orang-orangnya akan berusaha mengambil senjata di gudang Jepang.

Pada tahun 1947, diadakan perubahan struktur organisasi DKA Sumatera Barat. Pada waktu itu, selain Eksplotasi Barat, diadakan pula Eksplotasi Tengah. Hal ini berkaitan dengan lintas kereta api yang telah dibuat oleh bala tentara Jepang dari Muaro sampai ke Pekanbaru.

Lintas kereta api Muaro ke Pekanbaru baru saja selesai dan dilewati beberapa kereta api sewaktu Jepang menyerah kepada Sekutu. Lintas ini dibangun dengan tenaga kerja paksa memakan ribuan korban jiwa dari tawanan tentara Sekutu dan bangsa Indonesia. Mereka terkenal dengan sebutan tenaga Romusha.

Menurut Jamin, salah seorang tenaga romusha yang masih hidup dan menjadi pegawai kereta api di Muaro waktu itu, perumpamaan yang terkenal waktu itu adalah bahwa untuk lintas yang berjarak kurang lebih 250 km itu, satu bantalan diimbali satu nyawa manusia. Sungguh sangat mengerikan. Kebijaksanaan membentuk Eksplotasi Tengah, didasarkan atas pertimbangan bahwa, selain merupakan aset kereta api yang telah tertanam begitu besar, juga diimbali korban jiwa yang begitu besar sehingga perlu diamankan, dipelihara, dan dilanjutkan.

Selain itu, lintas yang telah dikerjakan Jepang ini secara ekonomis untuk jangka panjang akan memberikan prospek yang cerah bagi hari depan perkembangan dan pembangunan Sumatera bagian tengah. Hubungan kereta api ke belahan

Pada pertengahan tahun 1946, Marah Badaruddin diganti oleh Anas gelar Sutan Maso Bumi dan pada tahun 1947 ia diganti oleh Soekadi.

Untuk memperkuat pimpinan pada waktu itu, dibentuk satu Dewan Perusahaan yang sanggup mengatasi segala kesulitanyang disebabkan serangan-serangan dari pihak Belanda. Ternyata, Dewan Perusahaan di Sumatra Barat dianggap belum memenuhi syarat pimpinan yang dikehendaki oleh pemerintah.

Pada pertengahan 1949, Sidi dilantik oleh pemerintah sebagai Kepala Eksploitasi Sumatera Barat.

Bupati Militer Tanah Datar

Pada 22 Desember 1948, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dibentuk setelah akibat ditawannya Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia oleh Belanda. Pada 23 Januari 1949 keluar ketetapan PTTS Nomor WKS/SJ/LST 038 tentang pemerintahan militer untuk pemerintahan Sumatra Barat.

Kabupaten Tanah Datar yang wilayahnya meliputi Kewedanan Batusangkar, Kewedanan Sawahlunto, dan Kewedanan Sijunjung yang sebelumnya dipimpin oleh Djamalus Yahya digantikan oleh Dt. Mangku sebagai komisaris daerah teritorial Tanah Datar. Pasalnya, Djamalus ditangkap oleh Belanda.

Berikutnya, keluar surat keputusan bernomor 48/G.M/Ist yang membagi dua wilayah Kabupaten Tanah Datar dibagi menjadi Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sawahlunto Sijunjung.

Kabupaten Tanah Datar wilayahnya terdiri atas seluruh Kewedanan Batusangkar dan Kewedanan Padang Panjang yang sebelumnya masuk Kabupaten Agam. Gubernur Militer Sumatera Barat selanjuntya mengukuhkan penggabungan kedua kewedanan tersebut menjadi Kabupaten Militer Tanah Datar dengan sebuah surat keputusan No. 59/G.M./Ist tertanggal 8 Maret 1949.

Sebagai Bupati Militer Tanah Datar yang pertama ditunjuk Sidi Bakarudin yang berasal dari Pariaman. Sebagai bupati, usaha pertama yang ditempuh Sidi adalah mengundang seluruh Penghulu Kepala dan Camat Militer se-Kabupaten Tanah Datar ke Batusangkar.

Pertemuan dilakukan pada 12 Maret 1949 di sebuah “rumah batu”. Pertemuan tersebut sangat menegangkan sehingga ada penghulu yang tidak bersedia datang disebabkan pertemuan di daerah yang telah dikuasai Belanda berarti bunuh diri sebab bisa saja pasukan Belanda datang menyerang. Keraguan ini hilang karena pertemuan ini berhasil baik dan Belanda tidak mengetahui.

Salah satu hasil pertemuan itu adalah ditetapkannya daerah Salimpaung sebagai markas Bupat Militer Tanah Datar. Alasan untuk memilih tempat ini adalah karena disini banyak tentara dan merupakan markas KKP. Selain itu, secara geografis wilayah ini sulit dimasuki Belanda karena berhutan lebat dan berbukit bukit. Daerah ini sangat cocok untuk menjalankan roda pemerintahan yang bersifat mobil.

Sitapuang Gadang merupakan salah satu tempat Bupati Militer Tanah Datar pernah bermarkas. Sitapuang Gadang adalah salah satu desa kecil yang terletak di Nagari Lawang Mandahiliang, Kabupaten Tanah Datar yang berjarang sekitar 15 km dari pusat kota Batusangkar via Bukittinggi.

Dalam menjalankan tugas, sering Sidi Bakarudin dan stafnya tidur dalam pondok-pondok yang terletak di tengah kebun tebu milik penduduk.

Bupati Militer Tanah Datar Sidi Bakarudin memimpin perjuangan gerilya di Tanah Datar, berkedudukan di Tabek Patah. Rupanya Belanda mengetahui, bahwa Tabek Patah adalah tempat Bupati Militer Tanah Datar dan karena itu berusaha untuk merebutnya. Satu peleton tenteranya dengan diperkuat oleh brencarrier, menerobos pertahanan kit menuju ke Tabek Patah. Pasukan kita yang sedang beristirahat di Salimpaung berkekuatan 2 regu bersamasama dengan komandannya Sersan Mayor Marzuki Erman memberi perlawanan yang gigih. Setelah terjadi tembak menembak selama setengah jam , pasukan kita terpaksa mundur dan musuh yang bergerak terus dapat menduduki Tabek Patah

Sidi Bakarudin tidak saja aktif memimpin perjuangan di daerah Tanah Datar, tetapi juga sampai ke daerah Limapuluh Kota. Sewaktu Peristiwa Situjuh, ia ikut dalam rombongan engku Abdullah bersama-sama dengan Arisin Alip, Jahja Djalil, dan lain-lain di tempat peristiwa itu terjadi. Mereka terlepas dari bahaya maut.

Atas permintaan Wakil Presiden Dr. Moh. Hatta, Sidi Bakarudin dikembalikan kepada kedudukan semula yaitu Kepala Jawatan Kereta Api Sumatera Barat. Hal ini dikabulkan dengan dikeluarkannya surat keputusan Komisaris Pemerintahan Sumatera Tengah No. 252/Kpts/49 tertanggal 14 November 1949.

Kepala Jawatan Kereta Api Sumatra Barat

Sewaktu penyerahan kedaulatan dari Pemerintah Hindia Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1950. walaupun pada waktu itu Sumatra Tengah atau Sumatera Barat tidak ada negara bagian, Padang tidaklah termasuk daerah Republik Indonesia, sehingga perkeretapiaan untuk daerah Padang dan sekitarnya sampai Lubuk Alung) masih dikuasai dan dioperasikan oleh Belanda. Yang menjadi kepalanya adalah J. Smid.

Keadaan dualisme itu tidak berlangsung lama. Sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950), DKARI telah diserahkan menjadi kesatuan operasi dan diangkatlah Sidi Bakarudin sebagai Kepala Eksplotasi Sumatera Barat.

Dengan posisi barunya, Sidi Bakarudin menghadapi masalah pelik. Dalam buku Sejarah Perkeretaapian Indonesia - Volume 1, ia menyebut masalah pertamanya adalah kepegawaian.

Sebagai daerah eksplotasi tertutup yang berdiri sendiri, Sidi menganggap diperlukan sejumlah tenaga kerja terampil yang memadai, tetapi sumber tenaga berada di Bandung. Merekrut tenaga dari daerah setempat tidak memungkinkan sehingga harus dilakukan mutasi pegawai dengan lancar dan cepat.

Sementara itu, Belanda dalam masa pendudukannya yang singkat itu telah mendatangkan dan merekrut beberapa tenaga. Penggunaan tenaga eks-pegawai kereta api Belanda secara politis sulit dilakukan, karena pada tahun-tahun pertama setelah penyerahan kedaulatan suasana NON dan CO masih hangat sehingga sangat menyulitkan pimpinan memilih dan menentukan penambahan tenaga kerja baru.

Sidi harus menghadapi dilema, yakni harus memperhatikan aspek politis dan aspek kelancaran roda perusahaan serta tantangan dalam memenuhi kebutuhan akan permintaan angkutan pada waktu itu.

Selain kepegawaian, tantangan bagi Sidi adalah kekurangan persediaan akan peralatan atau suku cadang yang sangat tergantung dari Jawa dan tidak mungkin dipenuhi oleh pasar setempat. Padahal operasi kereta api di Sumatera Barat melintasi pegunungan dengan tanjakan yang tinggi dan berbahaya yang mengharuskan peralatannya lengkap.

Apa yang dilakukan adalah kanibalisme, yaitu mengambil bagian-bagian peralatan dari bagian kereta api (lokomotif, gerbong, dan lain-lain) yang rusak untuk dipasang pada bagian kereta api yang akan difungsikan. Ini berarti mematikan sama sekali bagian kereta api yang rusak untuk dapat menghidupkan bagian kereta api lainnya.

Sidi Bakarudin akhirnya ditunjuk oleh pimpinan DKA menjadi anggota pembelian peralatan kereta api di Amsterdam, Belanda untuk memenuhi kebutuhan seluruh perkeretaapian di Indonesia. Ia diperbantukan pada Cabang Kantor Pusat Pembelian di Amsterdam.

Dengan dipindahkannya Sidi ke Belanda, beberapa lama jabatan Kepala Eksploitasi Sumatera Barat kosong dan hanya dilaksanakan oleh pejabat sementara sampai diangkat kepala yang baru.

Berikutnya, Sidi diangkat menjadi penasehat Ir. Mohammad Effendi Saleh, wakil Republik Indonesia dalam Second Session dari Ecafe Railway Sub Committee di Paris, terhitung sejak 5 Oktober 1953. Pengangkatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Presiden No. 197 tahun 1953 pada 18 Nopember 1953.

Tokoh Dewan Banteng

Sidi ikut dalam reuni Divisi IX Banteng di Padang pada tanggal 20 hingga 25 November 1956. Ia mengetaui presidium sidang dengan anggota Mayor Buhanuddin, Mayor Sjoeib, eks Mayor Soelaiman, eks Letkol Abdul Halim, bekas Bupati Militer Ali Luis, bekas Kapten Leon Salim, Kapten Jusuf Nur, dan eks Mayor Hasan Basri.

Divisi IX Banteng yakni komando militer yang dibentuk pada masa perang kemerdekaandi Sumatera Tengah yang wilayah operasinya meliputi empat provinsi sekarang, yaitu Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau. Reuni tersebut dihadiri perwira aktif dan perwira pensiunan bekas Divisi IX Banteng di Sumatera Tengah. Mereka merasa nasib dan keadaan tempat tinggal para prajurit yang dulu berjuang mempertahankan kemerdekaan dalam perang melawan Belanda sangat prihatin.

Dihadiri oleh sekitar 612 orang perwira aktif dan pensiunan, hasil reuni menyutujui pembentukan Dewan Banteng pada 25 November 1956 yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein selaku komandan resimen IV dan tetorium I yang berkedudukan di Padang.

Pada 27 November 1956, sesuai amanat peserta reuni, satu delegasi Dewan Banteng bertolak ke Jakarta untuk menyampaikan hasil-hasil reuni kepada Presiden Soekarno. Sidi ikut dalam delegasi bersama Kolonel Dahlan Djambek, A. Halim, Dahlan Ibrahim, dan Ali Lubis.  Sayangnya, delegasi gagal bertemu Presiden Soekarno dan hanya bisa bertemu dengan PM Ali di kediamannya pada 28 November 1956. Saat itu, PM Ali berjanji akan memperhatikan hasil-hasil reuni tersebut.

Pembentukan Dewan Banteng diikuti dengan pembentukan Dewan Gajah di Sumatra Utara pimpinan Kolonel Maludin Simbolon, Dewan Garuda di Sumatra Selatan pimpinan Letkol R. Barlian, dan Dewan Maguni di Sulawesi Utara pimpinan Letkol Ventje Sumual.

Antara dewan-dewan ini terdapat kerja sama dan saling hubungan satu dengan yang lainnya. Dewan Banteng menempatkan seorang wakilnya dalam Dewan Garuda, yakni Sidi Bakaruddin. Saat itu, Sidi kebetulan menjabat sebagai Kepala Eksploitasi Djawatan Kereta Api (DKA) Sumatra Selatan.

Baca juga: Masjid Raya Lima Kaum: Pernah Nyaris Dirobohkan

Sidi menjadi penghubung antara pucuk pimpinan Dewan Banteng di Sumatera Tengah dengan Dewan Garuda di Sumatera Selatan. "Maka wajarlah kalau hubungan antara Dewan Banteng dan Dewan Garuda erat sekali," tulis Makmun Salim dalam buku Sedjarah Operasi-operasi Gabungan terhadap PRRI-Permesta.

Satu bulan setelah pembentukan Dewan Banteng, yakni pada 20 Desember 1956, Letkol Ahmad Husein merebut kekuasaan pemerintah daerah Sumtra Barat dari Gubernur Ruslan Muljohardjo. Dalihnya gubernur yang ditunjuk pemerintah tidak berhasil menjalankan pembangunan daerah. [den]

 

Baca Juga

Masjid Raya Lima Kaum pernah hampir dirobohkan dan diganti dengan bangunan baru, tetapi Buya Hamka menyarankan agar masjid ini dipelihara.
Masjid Raya Lima Kaum, Pernah Nyaris Dirobohkan
Asvi Warman Adam adalah sejarawan kontemporer Indonesia yang menjadi peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sejak 1983.
Asvi Warman Adam, Menguak Kabut Sejarah
Ahmad Khatib Datuk Batuah adalah seorang guru agama dan aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI) terkemuka di Sumatra Barat pada awal abad ke-20.
Ahmad Khatib Datuk Batuah, Dari Sarekat Islam ke PKI
Fauziah Fauzan El Muhammady adalah seorang guru yang sejak 2003 memimpin perguruan Diniyyah Puteri Padang Panjang.
Fauziah Fauzan El Muhammady, Pemimpin Diniyyah Puteri
Abdul Hamid Hakim adalah seorang ulama bidang fikih dan pemimpin Thawalib Padang Panjang.
Abdul Hamid Hakim, Ulama Ahli Fikih dan Pemimpin Thawalib Padang Panjang
Idrus Hakimy Dt. Rajo Pangulu adalah seorang ulama dan ahli adat Minangkabau
Idrus Hakimy Dt. Rajo Pangulu, Ulama dan Ahli Adat Minangkabau